Jakarta — Kejaksaan Agung batmantoto toto Republik Indonesia (Kejagung) kembali menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan menangkap dan menetapkan eks pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan aset negara. Penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya terus-menerus untuk membersihkan praktik korupsi di lembaga-lembaga milik negara dan memastikan tata kelola BUMN yang bersih, transparan, serta akuntabel.
Istilah korupsi pengadaan barang di lingkungan BUMN mencakup segala bentuk penyimpangan dalam proses pembelian, penunjukan penyedia, pembayaran melebihi nilai wajar, hingga manipulasi spesifikasi barang atau jasa yang menyebabkan kerugian negara. Berdasarkan tren kasus yang diungkap oleh Kejagung dan aparat penegak hukum lain sepanjang 2025, isu ini menjadi sorotan nasional karena dampaknya yang besar terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap BUMN. https://story.kejaksaan.go.id+1
Kasus Terbaru: Penetapan Mantan Direksi BUMN di Sumatera Utara
Salah satu perkembangan paling signifikan terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, di mana dua mantan direksi BUMN ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal senilai ratusan miliar rupiah. Tim penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumut menetapkan dua orang mantan pejabat — berinisial HAP, mantan Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia I periode 2018–2021; dan BS, mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya periode 2017–2021 — sebagai tersangka dalam perkara ini. https://story.kejaksaan.go.id
Kasus ini bermula dari kontrak pengadaan dua unit kapal tunda dengan kontrak senilai lebih dari Rp135 miliar. Hasil penyidikan menemukan bahwa realisasi pembangunan kapal tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, progres fisik jauh dari ketentuan, dan pembayaran dilakukan tidak sebanding dengan hasil pekerjaan. Dugaan kuat terjadinya mark-up, manipulasi suara lelang, hingga kualitas pekerjaan yang buruk mendorong penyidik untuk menetapkan status tersangka dan menahan kedua mantan pejabat tersebut. https://story.kejaksaan.go.id
Penyidik menyangka para tersangka melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan alat bukti yang kuat, sehingga kerugian negara akibat penyimpangan ini diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Penetapan mereka sebagai tersangka sekaligus menjadi contoh bahwa Kejagung tidak segan menindak pejabat BUMN pada semua level bila ditemukan bukti pidana yang kuat. https://story.kejaksaan.go.id
Konteks yang Lebih Luas: Tragedi Korupsi di BUMN Besar
Langkah Kejagung tersebut tidak berdiri sendiri. Di tingkat pusat, kasus-kasus besar lain menunjukkan pola penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan aset BUMN dan pengadaan barang/jasa. Salah satunya adalah perkara korupsi di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha dari BUMN Pertamina, yang keberadaannya menjadi sorotan publik sepanjang 2025.
Dalam komponen besar kasus itu, mantan pejabat Pertamina Patra Niaga termasuk Riva Siahaan (mantan CEO) didakwa karena diduga telah mengambil keputusan dan praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi di bawah harga pokok sehingga menguntungkan puluhan perusahaan mitra. Perbuatan ini menurut Jaksa diduga menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dan memperkaya pihak swasta, meskipun kasusnya lebih luas mencakup pengelolaan minyak dan perdagangan produk olahan. https://indonesiabusinesspost.com/
Keterlibatan mantan pejabat tinggi ini menunjukkan bahwa masalah korupsi tidak hanya terjadi di level menengah atau operasional, tetapi juga bisa menembus level direktur utama dan posisi strategis di perusahaan milik negara. Pemeriksaan terhadap para terdakwa serta saksi-saksi di kasus besar seperti ini terus berlangsung di pengadilan dan penyidik masih menggali lebih banyak bukti untuk memastikan siapa saja yang terlibat. https://indonesiabusinesspost.com/
Dampak dan Kerugian Negara dari Korupsi Pengadaan
Korupsi pengadaan barang di lingkungan BUMN tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung melalui pembayaran berlebih atau penggelembungan biaya, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang terhadap kepercayaan publik, integritas bisnis, dan daya saing industri nasional. Saat negara harus menanggung biaya pengadaan yang tidak efisien atau barang yang tidak memenuhi standar, potensi investasi dan pelayanan publik pun melemah karena anggaran negara terbebani. https://story.kejaksaan.go.id
Angka kerugian negara akibat praktik korupsi di BUMN—termasuk kasus pengelolaan minyak di Pertamina—ditaksir mencapai triliunan rupiah, menimbulkan kritik dari berbagai pihak bahwa sistem pengawasan internal serta mekanisme transparansi belum optimal di sebagian unit usaha. Walaupun demikian, langkah tegas Kejagung menunjukkan bahwa penegak hukum semakin berani menyasar jaringan korupsi yang melibatkan elite birokrasi dan dunia usaha. https://indonesiabusinesspost.com/
Selain itu, deretan kasus korupsi lain subsektor BUMN dan lembaga pemerintah ikut menguatkan persepsi bahwa masalah tersebut bersifat sistemik. Mulai dari kasus impor gula oleh pejabat yang relevan, hingga pengadaan sarana teknologi informasi di berbagai instansi, Kejagung dan lembaga lainnya terus menindak penyimpangan ini secara adil dan transparan. detiknews
Upaya Penegakan Hukum dan Reformasi BUMN
Menanggapi rangkaian kasus ini, pemerintah dan lembaga penegak hukum menyatakan dukungan penuh terhadap pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN. Jaksa Agung, melalui berbagai keterangannya, menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Langkah ini juga merupakan bagian dari komitmen reformasi birokrasi yang lebih luas, yang mencakup perbaikan tata kelola dan penguatan sistem pengawasan internal di perusahaan milik negara.
Beberapa tokoh pemerintahan juga menekankan pentingnya pembenahan dari sisi sistem, bukan hanya sekadar penindakan. Ini mencakup digitalisasi proses lelang, audit internal yang lebih ketat, dan kolaborasi antar lembaga pengawas seperti KPK, BPKP, dan aparat penegak hukum lain agar praktik korupsi dapat dideteksi sedini mungkin sebelum merugikan negara dalam skala besar. VOI
Kesimpulan
Penangkapan eks pejabat BUMN oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pengadaan barang merupakan bagian dari upaya serius penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi di sektor publik dan BUMN. Kasus-kasus seperti di Sumatera Utara dan kasus besar di Pertamina menunjukkan bahwa tidak ada posisi yang kebal hukum. Penegakan hukum ini memiliki tujuan yang mulia: meningkatkan akuntabilitas, memperbaiki tata kelola BUMN, melindungi keuangan negara, dan memperkuat kepercayaan publik.
Korupsi pengadaan barang tidak hanya merugikan finansial negara, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat dan bisa merusak iklim investasi di Indonesia bila tidak diatasi secara menyeluruh. Dengan langkah tegas Kejagung dan dukungan berbagai lembaga, publik berharap bahwa era baru tata kelola BUMN yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik curang akan segera terwujud.
